Wakil Rakyat Baru Kota Bogor Harus Libatkan Publik dalam Penyusunan Perda

Wakil Rakyat Baru Kota Bogor  Harus Libatkan Publik dalam Penyusunan Perda
Ki Sumantri dan Ki Gola meminta wakil rakyat yang baru untuk lebih melibatkan publik dalam penyusunan perda dan berbagai kebijakan.

Ciawi, fokusbogor.com - Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor periode 2019-2024 telah dilantik pada 10 Agustus 2019.  Diharapkan dinamika politik di Kota Bogor semakin dinamis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, lantara setengahnya wakil rakyat merupakan wajah baru.

“Dengan datangnya wajah-wajah baru, semoga para wakil rakyat ini bisa lebih rajin menyerap dan memperjuangnkan aspirasi pemilihnya,” kata Ki Gola, seniman dan budayawan Bogor pada forum #BogorNgabako di Warung Panjat, Ciawi, Senin (2/9/2019). 

Apalagi, sambungnya, para wakil rakyat ini mewarisi  sembilan program perencanaan peraturan daerah (Propemperda)  yang belum dituntaskan oleh anggota DPRD Kota Bogor periode sebelumnya. Sementara itu, sepuluh Raperda sedang dalam proses persetujuan Gubernur Jawa Barat.

“Sejak dilantik lima tahun lalu, mantan wakil rakyat periode 2014-2019  baru menyelesaikan 60 perda dari 71 raperda yang masuk dalam program pembentukan perda (propemperda). Artinya kinerjanya mengkhawatiran, jangan sampai terulang di periode sekarang,” paparnya.

Di tangan legislator yang baru, sambungnya, perda tersebut berpeluang mendapat revisi, dicabut, atau tetap dibiarkan meskipun dinilai tidak melibatkan parsitipasi masyarakat secara luas.

Hal senada dilontarkan kompatriotnya, Bambang Sumantri dari Pamong Budaya Bogor.  Menurutnya,  penyusunan perda harus melibatkan semua pihak. Misalnya saja, dalam membuat Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang menjadi andalan Walikota Bogor dalam menunjukkan prestasinya di berbagai forum nasional maupun regional, pihak yang pro rokok dan antirokok harus diundang untuk berpartisipasi dan memberi masukan.

“Perda merupakan satu-satunya produk hukum daerah yang memiliki sanksi, termasuk pidana. Karena itu penyusunan perda harus terbuka dan melibatkan masyarakat yang berkepentingan. Semua harus diajak dalam proses perencanaan dan pembahasannya,” katanya.

Menurutnya, jangan sampai masyarakat tiba-tiba mendapat sanksi tanpa tahu kapan peraturan tersebut disahkan. “Dan jangan pula ada perda yang yang hanya menjadi prasasti, alias tak bisa diimplementasikan karena banyak resistensi. Jikalau ada kawasan tanpa rokok, ya siapkan juga pojok keur ngabako. Jadi ada keseimbangan,” katanya. (Erwan)